Recently Published
Economic Empowerment for Women\u002DLed MSMEs in Rural Indonesia: Lessons from Indonesian CSOs Image
Report

Economic Empowerment for Women-Led MSMEs in Rural Indonesia: Lessons from Indonesian CSOs

Rekomendasi Kebijakan: Pengungkapan dan Pelaporan Aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Bagi Perbankan Image
Rekomendasi Kebijakan: Pengungkapan dan Pelaporan Aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Bagi Perbankan Image

Rekomendasi Kebijakan: Pengungkapan dan Pelaporan Aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Bagi Perbankan

Policy Recommendations: Environmental, Social, And Governance Disclosure And Reporting For Banks Image
Policy Recommendations: Environmental, Social, And Governance Disclosure And Reporting For Banks Image

Policy Recommendations: Environmental, Social, And Governance Disclosure And Reporting For Banks

Reviewing Bank Sustainability Policies in Indonesia: Are They Serious Enough? Image
Reviewing Bank Sustainability Policies in Indonesia: Are They Serious Enough? Image

Reviewing Bank Sustainability Policies in Indonesia: Are They Serious Enough?

Wealth Tax to Fight Asymmetrical Distribution of Tax Burden Image
Wealth Tax to Fight Asymmetrical Distribution of Tax Burden Image

Wealth Tax to Fight Asymmetrical Distribution of Tax Burden

Integrating Human Rights Principles and Gender Aspects in  Financial Sector: A Handbook for Banks Image
Book

Integrating Human Rights Principles and Gender Aspects in Financial Sector: A Handbook for Banks

Integrating Human Rights Principles and Gender Aspects in Financial Sector: A Handbook for Banks Image
Book

Integrating Human Rights Principles and Gender Aspects in Financial Sector: A Handbook for Banks

PB 41 – Pasien Kanker di Indonesia Masih Menanggung Beban Biaya Out\u002Dof\u002Dpocket Image
Policy brief

PB 41 – Pasien Kanker di Indonesia Masih Menanggung Beban Biaya Out-of-pocket

Analysis of Tax Asymmetry and Potential Revenue from Wealth Tax in Indonesia, The Philippines and Vietnam Image
Report

Analysis of Tax Asymmetry and Potential Revenue from Wealth Tax in Indonesia, The Philippines and Vietnam

Integrating Human Rights Principles and Gender Aspects in  Financial Sector: A Handbook for Banks Image
Integrating Human Rights Principles and Gender Aspects in  Financial Sector: A Handbook for Banks Image
Book

Integrating Human Rights Principles and Gender Aspects in Financial Sector: A Handbook for Banks

Integrating Human Rights Principles and Gender Aspects in Financial Sector: A Handbook for Banks Image
Integrating Human Rights Principles and Gender Aspects in Financial Sector: A Handbook for Banks Image
Book

Integrating Human Rights Principles and Gender Aspects in Financial Sector: A Handbook for Banks

PB 41 – Pasien Kanker di Indonesia Masih Menanggung Beban Biaya Out\u002Dof\u002Dpocket Image
PB 41 – Pasien Kanker di Indonesia Masih Menanggung Beban Biaya Out\u002Dof\u002Dpocket Image
Policy brief

PB 41 – Pasien Kanker di Indonesia Masih Menanggung Beban Biaya Out-of-pocket

Analysis of Tax Asymmetry and Potential Revenue from Wealth Tax in Indonesia, The Philippines and Vietnam Image
Analysis of Tax Asymmetry and Potential Revenue from Wealth Tax in Indonesia, The Philippines and Vietnam Image
Report

Analysis of Tax Asymmetry and Potential Revenue from Wealth Tax in Indonesia, The Philippines and Vietnam

Most Viewed
Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) 2012\u002D2014 Image
Book

Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) 2012-2014

Laporan penghitungan IKM Indonesia ini berisi penghitungan nilai IKM pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Sumber data utama yang kami gunakan adalah Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) BPS dari tahun 2012-2014. Khusus untuk tahun 2014, kami hanya mendapatkan data sampai triwulan pertama. Dengan besaran sampel Susenas lebih kurang 300.000 rumah tangga di seluruh provinsi maka kami yakin ini sangat mencerminkan kondisi riil. Beberapa temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa daerah yang angka kemiskinan moneternya tinggi, tetapi angka kemiskinan multidimensinya rendah, begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa melihat kemiskinan hanya dari sisi pendapatan atau konsumsi saja tidak cukup dan IKM, sekali lagi, dapat dipakai sebagai "supplemen" perhitungan kemiskinan moneter. Temuan lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan pada beberapa daerah sebagian besar terpusat di daerah perdesaan, yang menunjukkan bahwa perlunya pembangunan yang menyeluruh, termasuk di daerah perdesaan. Untuk lebih lengkapnya, silakan unduh laporan berikut ini.
Arah dan Strategi Kebijakan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) di Indonesia Image
Policy analysis

Arah dan Strategi Kebijakan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) di Indonesia

Tujuan dari penyusunan Policy Paper ini adalah: a. Menganalisis kondisi terkini dari AKI, AKB dan AKABA di Indonesia. b. Menganalisis persoalan – persoalan yang terkait dengan AKI, AKB dan AKABA di Indonesia. c. Memahami bagaimana beberapa negara sukses dalam menurunkan AKI, AKB dan AKABA dengan kebijakan yang inovatif. d. Menganalisis kebijakan – kebijakan di beberapa daerah yang sukses dalam menurunkan AKI, AKB dan AKABA. e. Menyusun arah dan strategi kebijakan dalam menurunkan AKI, AKB dan AKABA di Indonesia.
Multidimensional Poverty Index (MPI): Konsep dan Pengukurannya di Indonesia Image
Working paper

Multidimensional Poverty Index (MPI): Konsep dan Pengukurannya di Indonesia

PRAKARSA Working Paper 01 \u002D Multidimensional Poverty and the Risk of COVID\u002D19 in Indonesia  Image
Working paper

PRAKARSA Working Paper 01 - Multidimensional Poverty and the Risk of COVID-19 in Indonesia

Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak: Pembelajaran dari Nepal dan Sri Langka Image
Report

Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak: Pembelajaran dari Nepal dan Sri Langka

Multidimensional Poverty Index (MPI): Konsep dan Pengukurannya di Indonesia Image
Multidimensional Poverty Index (MPI): Konsep dan Pengukurannya di Indonesia Image
Working paper

Multidimensional Poverty Index (MPI): Konsep dan Pengukurannya di Indonesia

PRAKARSA Working Paper 01 \u002D Multidimensional Poverty and the Risk of COVID\u002D19 in Indonesia  Image
PRAKARSA Working Paper 01 \u002D Multidimensional Poverty and the Risk of COVID\u002D19 in Indonesia  Image
Working paper

PRAKARSA Working Paper 01 - Multidimensional Poverty and the Risk of COVID-19 in Indonesia

Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak: Pembelajaran dari Nepal dan Sri Langka Image
Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak: Pembelajaran dari Nepal dan Sri Langka Image
Report

Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak: Pembelajaran dari Nepal dan Sri Langka

Gerakan Sosial: Wahana Civil Society Bagi Demokratisasi Image
Gerakan Sosial: Wahana Civil Society Bagi Demokratisasi Image
Book

Gerakan Sosial: Wahana Civil Society Bagi Demokratisasi

Mimpi Negara Kesejahteraan Image
Mimpi Negara Kesejahteraan Image
Book

Mimpi Negara Kesejahteraan

Omnibus Law on Taxation: Winning or Losing Image
Omnibus Law on Taxation: Winning or Losing Image
Policy brief

Omnibus Law on Taxation: Winning or Losing

Suggested For You
The Challenge of Poverty Research in Indonesia: Should Poverty Alleviation Data Be Politically Correct? Image
Conference paper

The Challenge of Poverty Research in Indonesia: Should Poverty Alleviation Data Be Politically Correct?

In present-day discussions on evidence-based policy making, evidence is often (mis-) understood as objective, quantified data. Development research is oriented to influence policymaking process and to change policy, while policy makers are encouraged to formulate policies based on ‘valid and objective' evidence. Quality of evidence sometimes is put as an end, as if in a market of ideas: best ideas will be bought by policy makers. The idea to make evidence ‘as objective as possible' might undermine the role of politics in policy making. Similarly, poverty data and research may also be judged from its level of objectivity. For instance, the ‘objectivity' in deciding certain criteria for a person or household to be categorised as ‘poor', and at which level of ‘poor' they are at, often become the subject of poverty debates. In addition, using those certain criteria may also indicate whether a government have taken effective measures to reduce poverty. Actors, therefore, cannot always be totally objective or neutral because they have their own interests that might affect their interpretation of data. In addition, actors' varying capacities and resources meaning the arena of contestation of ideas and interpretation is not necessarily a fair one. This paper argues that development actors may uphold their poverty data interpretation because they deem it ‘politically correct' and necessary to reduce the political risks incurred to their organisation by the opposite interpretation. This is exemplified through a case study of a contemporary poverty debate in Indonesia that was occurred after an independent local research and advocacy adjusted poverty data and brought different interpretation from the published official data. The case will be analysed to show how poverty alleviation data are political and that it needs to be challenged by a more diverse development actors.
Book

Buku Panduan Jurnalis Isu Kesehatan

Buku Panduan Jurnalis Isu Kesehatan Image
Policy brief

Policy Brief 13 - Indeks Kemiskinan Multidimensi: Memotret Wajah-Wajah Kemiskinan di Indonesia (13th)

Policy Brief 13 \u002D Indeks Kemiskinan Multidimensi: Memotret Wajah\u002DWajah Kemiskinan di Indonesia (13th) Image
Policy brief

Policy Brief 20 - Universal Health Coverage - Capaian Saat Ini dan Langkah-langkah Perbaikan

Policy Brief 20 \u002D Universal Health Coverage \u002D Capaian Saat Ini dan Langkah\u002Dlangkah Perbaikan Image
Read more articles