Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita di Indonesia masih cukup tinggi dan merupakan salah satu masalah utama kesehatan. Menurut Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals) 2015, target Indonesia terkait penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) adalah 102 per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian bayi (AKB) 23 per 100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita (AKABA) 32 per 100.000 kelahiran hidup. Informasi terakhir dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 menunjukkan AKI masih 228 per 100.000 kelahiran hidup, AKB 34 per 100.000 kelahiran hidup dan AKABA 44 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) dan AKABA dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, namun tren AKI diperkirakan tidak akan dapat mencapai target MDGs. Desentralisasi sektor kesehatan di Indonesia memiliki dampak baik sekaligus buruk pada pembangunan kesehatan, khususnya pada program penurunan AKI, AKB dan AKABA. Desentralisasi memungkinan provinsi dan kabupaten/kota membuat program pembangunan kesehatan yang spesifik dan sesuai dengan kebutuhan setempat. Tetapi desentralisasi juga memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan program pembangunan kesehatan yang kurang sesuai dengan kebijakan pembangunan kesehatan nasional, sehingga pencapaian outcome kesehatan secara nasional tidak merata dan bahkan di beberapa daerah menjadi lebih buruk dari pada saat sistem pemerintahan masih bersifat sentralistik. Beberapa kabupaten di Indonesia telah memiliki regulasi daerah yang spesifik mengatur tentang penurunan AKI, AKB dan AKABA, antara lain Kabupaten Pasuruan di Jawa Timur, Kabupaten Takalar di Sulawesi Selatan dan Kabupaten Kupang di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kabupaten Pasuruan menurunkan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Desa (Perdes) mengenai KIBBLA (Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir) pada tahun 2008, dan berhasil menurunkan berbagai angka indikator kesehatan ibu anak dan Balita, bahkan mendapatkan MDGs Award pada tahun 2012 dari Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs. Sedangkan Kabupaten Takalar berupaya menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi dengan mengeluarkan Perda No 2 Tahun 2010 tentang Kemitraan Bidan dan Dukun dan telah mencapai nol angka kematian ibu sehingga menjadi daerah percontohan bagi daerah lain. Sementara itu Kabupaten Kupang, setelah adanya program Revolusi KIA dari pemerintah provinsi NTT tahun 2009, juga telah mengeluarkan Perbup No 16 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelayanan Kesehatan untuk Ibu dan Anak, namun masih jauh dari target penurunan yang disasar. Upaya penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita di beberapa kabupaten ini menunjukkan adanya inovasi kebijakan daerah di bidang kesehatan. Pada tiap-tiap kebijakan yang ditelurkan, tentu ada yang berhasil, namun ada juga yang kurang berhasil serta harus menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan outcome kesehatan penduduk di wilayah tersebut. Oleh karena itu, studi ini dilakukan untuk mempelajari secara lebih mendalam bagaimana kebijakan daerah tentang penurunan angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Kupang diimplementasikan. Apa saja yang mendorong keberhasilan tersebut dan apa hambatan serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut? Studi ini kami pandang penting agar menghasilkan catatan-catatan pembelajaran (lessons learned) yang nantinya dapat menjadi rujukan bagi daerah lain di Indonesia yang juga sedang berupaya untuk mempercepat pencapaian target MDGs pada tahun 2015. Penelitian ini dapat dilakukan berkat support dari EED (Evangelischer Entwicklungs Dienst) Jerman dan atas kerja keras dari tim peneliti sehingga dapat terlaksana. Akhirnya, selamat membaca, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi rujukan bagi daerah lain ataupun pada level nasional yang juga sedang berupaya untuk mempercepat pencapaian target MDGs pada tahun 2015.