Setelah berakhirnya Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan pencapaian MDGs dengan menyepakti Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah memiliki peta jalan kebijakan sampai tahun 2030. SDGs mulai digagas pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB 2012 (Rio20+) yang mendorong komunitas internasional untuk bertanggung jawab terhadap keberlangsungan umat manusia dan kesinambungan kehidupan di bumi. SDGs mulai berlaku setelah komitmen dan penegasan para pemimpin global pada tanggal 1 Januari 2016.

SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) membentuk visi pembangunan jangka panjang berjangka waktu 15 tahun yang disebut dengan “5 P”: People (manusia), Planet (bumi), Prosperity (kemakmuran), Peace (perdamaian), dan Partnership (kemitraan). Ini adalah rencana aksi yang holistik dan ambisius untuk menghapuskan kemiskinan, menyelamatkan planet, dan memastikan revitalisasi kemitraan global untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran. SDGs merupakan upaya terintegrasi untuk menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial dan lingkungan yang mendorong pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupan sosial dan kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan dan tata kelola yang baik.

SDGs juga memiliki beberapa prinsip yakni universal yang berarti komprehensif dan berpusat pada manusia, integration yakni terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan, dan no one left behind dimana partisipasi dan dampaknya harus dirasakan oleh semua pihak terutama bagi kelompok rentan yang selama ini terabaikan. Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan SDGs, data yang handal dan akurat yang mencerminkan situasi negara saat ini sangat diperlukan. Oleh karena itu, mengukur starting point dalam implementasi SDGs terutama di tingkat lokal merupakan alat penting yang dapat digunakan dalam melihat kemajuan pencapaian SDGs di Indonesia.