Open Government: Mengkaji Penggunaan e-government Pemerintah Daerah di Indonesia

Maria Lauranti • Eka Afrina Djamhari • Dia Mawesti
Book Perkumpulan PRAKARSA • August 2017 Indonesia

Download full text
(Bahasa Indonesia, 126 pages)

Abstract

Kata Pengantar Revolusi teknologi informasi telah mengubah seluruh sendi kehidupan manusia di dunia. Perubahan fundamental yang terjadi tidak saja terkait dengan tata cara masyarakat berkomunikasi satu sama lain namun juga merambah tata cara bernegara, berekonomi dan lain sebagainya. Dengan internet, pemerintahan, bisnis dan komunikasi dapat dilakukan secara real time, digital, lintas batas dan murah.

Dunia bisnis yang paling cepat dan inovatif dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Aktivitas bisnis berbasis teknologi informasi berkembang sangat pesat. Industri digital dan bisnis rintisan (start-up) berbasis digital berkembang pesat, misalnya penyedia jasa transportasi berbasis daring, toko berbasis daring (marketplace) dan lain sebagainya. Ragam pekerjaan baru turut bermunculan, misalnya apps-developer, programmer, web-developer dan lainnya.

Di tengah pesatnya inovasi teknologi informasi, membuat kehidupan saat ini dan yang akan datang makin kompetitif, terbuka, cepat, tepat dan berstandar tinggi. Hal tersebut telah berkembang menjadi ‘tuntutan’ global. Dunia bisnis telah melakukan respon dengan digitalisasi bisnis yang tidak saja berorientasikan pelayanan terbaik kepada konsumen, namun juga telah mengeksploitasi teknologi informasi sebagai sumber peningkatan profit yang berlipat ganda. Sementara itu, pemerintahan di banyak negara termasuk Indonesia, masih ‘loading’ untuk optimalisasi teknologi informasi dalam elektronikasi tata kelola pemerintahan (e-government).

Akselerasi penerapan tata kelola pemerintahan elektronik secara menyeluruh menjadi agenda yang sangat penting dan mendesak. Apalagi masyarakat juga telah menerima manfaatnya, meskipun masih parsial. Penerapan tata kelola pemerintahan secara elektronik juga telah terbukti meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi (TAP). Pasalnya, akan membantu integrasi sistem dan data dari berbagai cabangcabang pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah dan desa. Jika hal ini dapat dilakukan, maka datainformasi pemerintahan akan diterima masyarakat secara aktual dan utuh sehingga pelayanan publik akan makin prima.

Sachs (2015) dalam artikel “Data for Development” yang dipublikasikan di Project Syndicate meyakini bahwa teknologi informasi telah melahirkan revolusi data yang menjadi penggerak revolusi pembangunan berkelanjutan, yang akan mempercepat keberhasilan penanggulangan kemiskinan, membantu promosi inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan hidup. Sachs mengajak kita untuk melihat berbagai perubahan. Saat ini, dengan GIS (Geographic Information Systems), kita akan mampu memonitor secara real time perkembangan pemerintahan daerah meskipun berada di wilayah pinggiran dan terpencil. Teknologi-informasi akan memberikan pemerintah kemampuan berlipat ganda dalam melakukan pelayanan publik, memerangi korupsi, menjangkau daerah terpencil, dan berbagai layanan kedaruratan. Selain itu, pemerintahan elektronik juga akan memangkas birokasi yang berbelit dan memberi energi kepada birokrat agar gesit dan lincah melayani. Sungguh suatu era yang sangat menjanjikan bagi peningkatan kualitas hidup manusia.

Sayangnya, implementasi pemerintahan elektronik masih dilingkupi mendung gelap. Proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang diharapkan menjadi jendela baru bagi ‘revolusi’ administasi publik di Indonesia, justru menjadi ladang korupsi. Akhirnya, hak-hak administratif warga menjadi korban. Berbulanbulan warga tidak memperoleh E-KTP dan akhirnya hilang pula kesempatan mendapatkan berbagai layanan publik.

Sachs (2015) dalam artikel “Data for Development” yang dipublikasikan di Project Syndicate meyakini bahwa teknologi informasi telah melahirkan revolusi data yang menjadi penggerak revolusi pembangunan berkelanjutan, yang akan mempercepat keberhasilan penanggulangan kemiskinan, membantu promosi inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan hidup. Sachs mengajak kita untuk melihat berbagai perubahan. Saat ini, dengan GIS (Geographic Information Systems), kita akan mampu memonitor secara real time perkembangan pemerintahan daerah meskipun berada di wilayah pinggiran dan terpencil. Teknologi-informasi akan memberikan pemerintah kemampuan berlipat ganda dalam melakukan pelayanan publik, memerangi korupsi, menjangkau daerah terpencil, dan berbagai layanan kedaruratan. Selain itu, pemerintahan elektronik juga akan memangkas birokasi yang berbelit dan memberi energi kepada birokrat agar gesit dan lincah melayani. Sungguh suatu era yang sangat menjanjikan bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Sayangnya, implementasi pemerintahan elektronik masih dilingkupi mendung gelap. Proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang diharapkan menjadi jendela baru bagi ‘revolusi’ administasi publik di Indonesia, justru menjadi ladang korupsi. Akhirnya, hak-hak administratif warga menjadi korban. Berbulanbulan warga tidak memperoleh E-KTP dan akhirnya hilang pula kesempatan mendapatkan berbagai layanan publik.

Untungnya, sudah mulai banyak lembaga-lembaga pemerintah baik di pusat dan di daerah yang telah mengembangkan tata kelola elektronik sehingga sedikit mengobati luka warga atas muramnya masa depan tata kelola pemerintahan secara elektronik. Bahkan beberapa daerah telah menjadi “champions” pelaksanaan pemerintahan secara elektronik sehingga dapat menjadi contoh baik bagi kita semua. Pemerintah daerah mengembangkan web portal dan aplikasi layanan publik seperti akses informasi pendidikan, kesehatan, bisnis, ekonomi, keamanan lalu lintas, pariwisata, dan sebagainya. Praktik ini telah memberikan keuntungan kepada pemerintah dan warga secara nyata.

Metrics

  • 294 views
  • 418 downloads

Publisher

Perkumpulan PRAKARSA

Perkumpulan Prakarsa (Welfare Initiative for Better Societies) was created on August 31 2004 and ... see more