Recently Published
Economic Empowerment for Women\u002DLed MSMEs in Rural Indonesia: Lessons from Indonesian CSOs Image
Report

Economic Empowerment for Women-Led MSMEs in Rural Indonesia: Lessons from Indonesian CSOs

Rekomendasi Kebijakan: Pengungkapan dan Pelaporan Aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Bagi Perbankan Image
Rekomendasi Kebijakan: Pengungkapan dan Pelaporan Aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Bagi Perbankan Image

Rekomendasi Kebijakan: Pengungkapan dan Pelaporan Aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Bagi Perbankan

Policy Recommendations: Environmental, Social, And Governance Disclosure And Reporting For Banks Image
Policy Recommendations: Environmental, Social, And Governance Disclosure And Reporting For Banks Image

Policy Recommendations: Environmental, Social, And Governance Disclosure And Reporting For Banks

Reviewing Bank Sustainability Policies in Indonesia: Are They Serious Enough? Image
Reviewing Bank Sustainability Policies in Indonesia: Are They Serious Enough? Image

Reviewing Bank Sustainability Policies in Indonesia: Are They Serious Enough?

Wealth Tax to Fight Asymmetrical Distribution of Tax Burden Image
Wealth Tax to Fight Asymmetrical Distribution of Tax Burden Image

Wealth Tax to Fight Asymmetrical Distribution of Tax Burden

Integrating Human Rights Principles and Gender Aspects in  Financial Sector: A Handbook for Banks Image
Book

Integrating Human Rights Principles and Gender Aspects in Financial Sector: A Handbook for Banks

Integrating Human Rights Principles and Gender Aspects in Financial Sector: A Handbook for Banks Image
Book

Integrating Human Rights Principles and Gender Aspects in Financial Sector: A Handbook for Banks

PB 41 – Pasien Kanker di Indonesia Masih Menanggung Beban Biaya Out\u002Dof\u002Dpocket Image
Policy brief

PB 41 – Pasien Kanker di Indonesia Masih Menanggung Beban Biaya Out-of-pocket

Analysis of Tax Asymmetry and Potential Revenue from Wealth Tax in Indonesia, The Philippines and Vietnam Image
Report

Analysis of Tax Asymmetry and Potential Revenue from Wealth Tax in Indonesia, The Philippines and Vietnam

Integrating Human Rights Principles and Gender Aspects in  Financial Sector: A Handbook for Banks Image
Integrating Human Rights Principles and Gender Aspects in  Financial Sector: A Handbook for Banks Image
Book

Integrating Human Rights Principles and Gender Aspects in Financial Sector: A Handbook for Banks

Integrating Human Rights Principles and Gender Aspects in Financial Sector: A Handbook for Banks Image
Integrating Human Rights Principles and Gender Aspects in Financial Sector: A Handbook for Banks Image
Book

Integrating Human Rights Principles and Gender Aspects in Financial Sector: A Handbook for Banks

PB 41 – Pasien Kanker di Indonesia Masih Menanggung Beban Biaya Out\u002Dof\u002Dpocket Image
PB 41 – Pasien Kanker di Indonesia Masih Menanggung Beban Biaya Out\u002Dof\u002Dpocket Image
Policy brief

PB 41 – Pasien Kanker di Indonesia Masih Menanggung Beban Biaya Out-of-pocket

Analysis of Tax Asymmetry and Potential Revenue from Wealth Tax in Indonesia, The Philippines and Vietnam Image
Analysis of Tax Asymmetry and Potential Revenue from Wealth Tax in Indonesia, The Philippines and Vietnam Image
Report

Analysis of Tax Asymmetry and Potential Revenue from Wealth Tax in Indonesia, The Philippines and Vietnam

Most Viewed
Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) 2012\u002D2014 Image
Book

Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) 2012-2014

Laporan penghitungan IKM Indonesia ini berisi penghitungan nilai IKM pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Sumber data utama yang kami gunakan adalah Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) BPS dari tahun 2012-2014. Khusus untuk tahun 2014, kami hanya mendapatkan data sampai triwulan pertama. Dengan besaran sampel Susenas lebih kurang 300.000 rumah tangga di seluruh provinsi maka kami yakin ini sangat mencerminkan kondisi riil. Beberapa temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa daerah yang angka kemiskinan moneternya tinggi, tetapi angka kemiskinan multidimensinya rendah, begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa melihat kemiskinan hanya dari sisi pendapatan atau konsumsi saja tidak cukup dan IKM, sekali lagi, dapat dipakai sebagai "supplemen" perhitungan kemiskinan moneter. Temuan lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan pada beberapa daerah sebagian besar terpusat di daerah perdesaan, yang menunjukkan bahwa perlunya pembangunan yang menyeluruh, termasuk di daerah perdesaan. Untuk lebih lengkapnya, silakan unduh laporan berikut ini.
Arah dan Strategi Kebijakan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) di Indonesia Image
Policy analysis

Arah dan Strategi Kebijakan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) di Indonesia

Tujuan dari penyusunan Policy Paper ini adalah: a. Menganalisis kondisi terkini dari AKI, AKB dan AKABA di Indonesia. b. Menganalisis persoalan – persoalan yang terkait dengan AKI, AKB dan AKABA di Indonesia. c. Memahami bagaimana beberapa negara sukses dalam menurunkan AKI, AKB dan AKABA dengan kebijakan yang inovatif. d. Menganalisis kebijakan – kebijakan di beberapa daerah yang sukses dalam menurunkan AKI, AKB dan AKABA. e. Menyusun arah dan strategi kebijakan dalam menurunkan AKI, AKB dan AKABA di Indonesia.
Multidimensional Poverty Index (MPI): Konsep dan Pengukurannya di Indonesia Image
Working paper

Multidimensional Poverty Index (MPI): Konsep dan Pengukurannya di Indonesia

PRAKARSA Working Paper 01 \u002D Multidimensional Poverty and the Risk of COVID\u002D19 in Indonesia  Image
Working paper

PRAKARSA Working Paper 01 - Multidimensional Poverty and the Risk of COVID-19 in Indonesia

Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak: Pembelajaran dari Nepal dan Sri Langka Image
Report

Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak: Pembelajaran dari Nepal dan Sri Langka

Multidimensional Poverty Index (MPI): Konsep dan Pengukurannya di Indonesia Image
Multidimensional Poverty Index (MPI): Konsep dan Pengukurannya di Indonesia Image
Working paper

Multidimensional Poverty Index (MPI): Konsep dan Pengukurannya di Indonesia

PRAKARSA Working Paper 01 \u002D Multidimensional Poverty and the Risk of COVID\u002D19 in Indonesia  Image
PRAKARSA Working Paper 01 \u002D Multidimensional Poverty and the Risk of COVID\u002D19 in Indonesia  Image
Working paper

PRAKARSA Working Paper 01 - Multidimensional Poverty and the Risk of COVID-19 in Indonesia

Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak: Pembelajaran dari Nepal dan Sri Langka Image
Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak: Pembelajaran dari Nepal dan Sri Langka Image
Report

Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak: Pembelajaran dari Nepal dan Sri Langka

Gerakan Sosial: Wahana Civil Society Bagi Demokratisasi Image
Gerakan Sosial: Wahana Civil Society Bagi Demokratisasi Image
Book

Gerakan Sosial: Wahana Civil Society Bagi Demokratisasi

Mimpi Negara Kesejahteraan Image
Mimpi Negara Kesejahteraan Image
Book

Mimpi Negara Kesejahteraan

Omnibus Law on Taxation: Winning or Losing Image
Omnibus Law on Taxation: Winning or Losing Image
Policy brief

Omnibus Law on Taxation: Winning or Losing

Suggested For You
Mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional Yang Non\u002DDiskriminatif Image
Book

Mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional Yang Non-Diskriminatif

Satu-dua tahun ini, kejadian pasien ditolak oleh penyelenggara pelayanan kesehatan sudah jarang sekali terdengar. Candaan bernada sarkas “sadikin, sakit dikit jatuh miskin” atau “orang miskin dilarang sakit”, sudah kurang relevan diketengahkan di ruangruang diskusi atau obrolan warung kopi. Saat ini, yang mengemuka adalah “sadiman, sakit dikit minta pelayanan”. Akibatnya, antrian di Puskesmas dan Rumah Sakit mengular. Pun, antrian di kantor-kantor BPJS Kesehatan. Kondisi di atas sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional/JKN BPJS Kesehatan. JKN-BPJS Kesehatan yang merupakan program jaminan sosial nasional bidang kesehatan mulai diluncurkan pada 1 Januari 2014 mengubah kondisi kesehatan dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Proyeksi yang ditetapkan sangat menjanjikan, yakni terwujudnya universal health coverage (UHC), jaminan kesehatan semesta, untuk seluruh penduduk Indonesia. Tentu akan mengubah masa depan pembangunan kesehatan nasional yang lebih berkualitas, terjangkau dan merata. UHC merupakan bukti komitmen untuk kesetaraan (ekuitas) dalam akses pelayanan kesehatan secara semesta, setara kualitas dan aksesibilitasnya. Pemerintahan Presiden Joko Widodo menargetkan pada tahun 2019 pelaksanaan UHC akan tercapai. Dalam rentang penahapan menuju UHC inilah, Indonesia akan mengidap risiko terjadinya eksklusi kesehatan, mereka yang kurang mampu akan tertinggal dalam mendapatkan akses kesehatan yang mudah dan berkualitas. Menyitir Tobin (1970) dan Sen (2002), ketidaksetaraan terutama dalam kesehatan sangat mencemaskan dan lebih parah dibandingkan dengan ketidaksetaraan di bidang lain. Kondisi kesehatan seseorang sangat menentukan kapabilitas seseorang untuk dapat berfungsi secara utuh dan mengembangkan diri sebagai manusia. Jika kondisi kesehatan seseorang memburuk, maka produktivitasnya juga akan memburuk. Sayangnya, meskipun sangat vital posisinya, bidang kesehatan masih saja “dianak-tirikan”. Bandingkan saja dengan kebijakan pendidikan, ekonomi, pertahanankeamanan, infrastruktur dan lainnya. Coba kita tengok alokasi anggaran kesehatan di APBN maupun di APBD, jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan, maka jomplang sekali. Untung saja tahapan menuju UHC sudah dimulai sejak 2014 dan untung saja sejak 2016 APBN sudah mulai mengalokasikan anggaran kesehatan 5 persen dari total APBN. Kabar baik lainnya, banyak pemerintah daerah yang sudah meningkatkan alokasi anggaran kesehatannya sebesar 10 persen dari total APBD. Meskipun baik di APBN maupun di APBD, alokasi anggaran tersebut masih termasuk untuk belanja pegawai bidang kesehatan, belum sepenuhnya untuk promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Secara umum, sejak JKN dilaksanakan, cakupan pelayanan kesehatan secara nasional makin luas dan makin berkualitas. Cakupan pelayanan kesehatan dalam skema JKN cukup luas, penyakit berat yang dulu tidak ditanggung oleh skema jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan kesehatan daerah, saat ini sudah di-cover oleh BPJS Kesehatan, satu kemajuan yang patut diapresiasi. Penyakit-penyakit yang perawatan dan penyembuhannya membutuhkan biaya tinggi seperti serangan jantung, stroke, kanker, cuci darah, dan lain-lain ditanggung penuh. Pun, penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan seumur hidup, seperti diabetes mellitus, hipertensi, jantung, asma, penyakit paru kronis, epilepsi, skizofrenia, sirosis hepatitis, stroke, lupus dan lain sebagainya. Meskipun cakupan dan pelayanan kesehatan sudah cukup baik, peningkatan pelayanan tetap perlu dilakukan mengingat masih banyaknya permasalahan pelaksanaan JKN. Kasus-kasus seperti pasien BPJS Kesehatan yang tidak kebagian kamar perawatan, pasien menumpuk di selaras, mengantri lama untuk mendapatkan pelayanan hingga moral hazard dari penyedia layanan kesehatan sampai moral hazard peserta BPJS Kesehatan yang tidak patuh dalam membayar iuran dengan memanfaatkan celah aturan yang ada dan lainnya masih marak terjadi. Persoalan lain yang masih mengemuka adalah masih rendahnya aksesibilitas khususnya penduduk miskin dan kurang mampu yang disebabkan oleh kondisi internal dan eksternal. Misalnya, kesadaaran pentingnya mengakses pelayanan kesehatan, jarak tempat tinggal dengan lokasi layanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan, terbatasnya kemampuan finansial untuk menjalani proses pengobatan (biaya nonmedis), diskriminasi pelayanan, administrasi yang rumit dan lain-lain masih menjadi kendala sehari-hari. Dengan fakta bahwa kelompok masyarakat miskin dan kurang mampu yang sangat rentan menghadapi situasi darurat kesehatan. Adanya skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang disediakan pemerintah kepada masyarakat miskin dan kurang mampu tidak secara otomatis menghilangkan permasalahan di atas dan permasalahan ekuitas pelayanan kesehatan. Ekuitas dalam pelayanan kesehatan merupakan jalan bagi pemerataan yang berkeadilan dan pemerataan. Ini penting karena dalam praktiknya, masih saja ada perbedaan perlakuan pelayanan kesehatan yang berbeda bagi peserta JKN PBI dan non-PBI, ini mengindikasikan adanya ketidakadilan. Padahal, JKN diharapkan dapat melingkupi seluruh rakyat Indonesia di manapun berada dengan apapun status yang dimilikinya.
Policy Brief 08 \u002D Pengemudi Ojek Daring dan Kerja Layak Image
Policy brief

Policy Brief 08 - Pengemudi Ojek Daring dan Kerja Layak

Policy Brief 16 \u002D Long Road to Sustainable Finance in Indonesia Image
Policy brief

Policy Brief 16 - Long Road to Sustainable Finance in Indonesia

Policy Brief 08 \u002D Pengemudi Ojek Daring dan Kerja Layak Image
Policy Brief 08 \u002D Pengemudi Ojek Daring dan Kerja Layak Image
Policy brief

Policy Brief 08 - Pengemudi Ojek Daring dan Kerja Layak

Policy Brief 16 \u002D Long Road to Sustainable Finance in Indonesia Image
Policy Brief 16 \u002D Long Road to Sustainable Finance in Indonesia Image
Policy brief

Policy Brief 16 - Long Road to Sustainable Finance in Indonesia

Monograph

Mendahulukan si Miskin ; Buku Sumber bagi Anggaran Pro Rakyat

Mendahulukan si Miskin \u003B Buku Sumber bagi Anggaran Pro Rakyat Image
Guide

White Paper Pemenuhan Hak-Hak Lansia Untuk Hidup Setara, Sejahtera, dan Bermartabat

White Paper Pemenuhan Hak\u002DHak Lansia Untuk Hidup Setara, Sejahtera, dan Bermartabat Image
Policy brief

Policy Brief 11 - The Effect of Large Cigarette Price Increases on Smoking Behavior In Indonesia: What Smokers Tell Us

Policy Brief 11 \u002D The Effect of Large Cigarette Price Increases on Smoking Behavior In Indonesia: What Smokers Tell Us Image
Guide

White Paper Revisi Undang-Undang Perbankan

White Paper Revisi Undang\u002DUndang Perbankan Image
Read more articles