Di balik catatan impresif ojek daring dalam memberikan alternatif transportasi yang cepat dan terjangkau, belum banyak yang mengulik kelayakan kerja pengemudinya. Diskursus tentang ojek daring selama ini positif baik terhadap konsumen maupun terhadap perekonomian nasional. Sebagai contoh, survei Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengungkapkan sebesar 77,7% konsumen yang menilai tingkat pelayanan transportasi daring sangat baik (YLKI, 2017). Kemudian, penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut Go-Jek berkontribusi Rp8,2 triliun rupiah per tahun dalam perekonomian nasional melalui penghasilan Mitra Pengemudi dan penghasilan Mitra Pengemudi meningkat 44% setelah bergabung dengan Go-Jek (FEB UI, 2018).

Sementara itu, Prakarsa menemukan fakta lain yang belum banyak diketahui publik, yakni pengemudi ojek daring belum menikmati kerja layak. Pengemudi ojek daring masih berstatus pekerja informal meskipun diposisikan sebagai mitra. Peningkatan pendapatan setelah menjadi pengemudi ojek daring pun tidak dibarengi dengan kemajuan hubungan kerja dan perlindungan atas ketenagakerjaan. Di sisi lain, nilai aset perusahaan penyedia aplikasi ojek daring naik tajam hingga puluhan trilun rupiah.

Merespon kondisi pengemudi ojek daring tersebut, maka perlu mendorong adanya regulasi yang mengatur ojek daring tidak hanya dari sisi transportasi semata, tetapi juga sisi perlindungan hak-hak pengemudi ojek daring. Prakarsa Policy Brief ini memaparkan pentingnya kerja layak bagi pengemudi ojek daring, menyoroti tantangan-tantangan ketenagakerjaan yang dihadapi oleh pengemudi ojek daring dan memberikan rekomendasi kebijakan kerja layak bagi pengemudi ojek daring.