Indonesia tidak ketinggalan langkah dalam menerapkan pemerintahan terbuka. Sebagai salah satu negara perintis, Indonesia turut mengakui pentingnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam tata kelola pemerintahan. Ini terkait kuat dengan fakta bahwa Indonesia perlu lepas dari cengkraman korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Rencana aksi Open Government Indonesia mendeskripsikan capaian yang disasar oleh pemerintah. Meskipun terdapat lima kota pengembangan Open Government Partnership, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Banda Aceh, Kota Semarang, Kota Bandung dan Kabupaten Bojonegoro, praktik open government juga dikembangkan oleh pemerintah daerah lainnya, seperti Kota Makassar.

Pada kesempatan kali ini, buku ini bertujuan untuk memberikan cerita perjalanan dari daerah-daerah yang telah menyelenggarakan open government dan mengembangkan e-government dalam upaya reformasi birokrasi di daerahnya. Kisah ini merupakan data kecil yang nilai dan maknanya sangat signifikan untuk bercermin sejauh mana pencapaian, prestasi, jatuh, dan bangun pelaksanaan open government dan e-government. Cerita-cerita ini ditulis bersama beberapa peneliti dengan pengamatan subjektif dan menggunakan pendekatan refleksi. Penggalian datanya mempertanyakan sejauh mana penyelenggaraan open government dan penggunaan e-government sungguh-sungguh menyentuh masyarakat, membawa perubahan, dan meningkatkan layanan publik.